Home Cari

pencarian anak angkat 2014 - Hasil Pencarian

Jika Anda merasa hasil pencarian kurang akurat, coba deh cari dengan kata kunci yang berbeda :)

Pencarian Anak Angkat 2014


We provide another result for Pencarian Anak Angkat 2014 at other webs or blogs around the world. This page powered by Google, Yahoo and Bing. You can search anything or different keyword using our powerful Search Form below:


Article Pencarian Anak Angkat 2014 on other source:

0 29
tersangka pronografi anak di new york

Pemerintah federal mengumumkan penangkapan sedikitnya 70 orang di New York dengan tuduhan mengunduh gambar pornografi anak. Di antara mereka terdapat seorang rabbi, seorang pemimpin pramuka dan seorang kepala polisi.

Dua petugas polisi, seorang rabbi, seorang perawat, seorang pengasuh anak dan seorang pemimpin pramuka adalah diantara 70 pria dan satu wanita yang ditangkap atas tuduhan perdagangan pornografi anak. Penangkapan ini oleh para pejabat federal dikatakan sebagai salah satu kasus penangkapan terbesar yang pernah ada di wilayah New York City.

Penangkapan itu termasuk terhadap seorang wanita. Dia dituduh memproduksi dan mendistribusikan pornografi anak yang melibatkan anaknya sendiri. Ada juga seorang pria yang menggunakan kamera tersembunyi untuk diam-diam memfilmkan anak tirinya yang telanjang.

Terdakwa lain, sudah dengan jaminan, menyusul penangkapannya tahun lalu. Dia ditangkap atas tuduhan menggunakan internet untuk mengarahkan perempuan-perempuan untuk merekam aktivitas seksnya dengan anak-anak. Dokumen pengadilan menuduh dia menunjukkan “video terakhir yang telah dia unduh dan terlihat menggambarkan seorang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya yang berusia 3 atau 4 tahun.”

Seorang lainnya telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena memperkosa seorang anak berusia kurang dari 11 tahun.

Penangkapan ini adalah bagian dari penyelidikan pemerintah federal selama lima minggu yang mengakibatkan penyitaan terhadap hampir 600 komputer desktop dan laptop, komputer tablet, smartphone dan perangkat lainnya. Demikian kata US Immigration and Homeland Security Investigations Customs Enforcement dalam siaran persnya hari Rabu. Sebagian dari mereka memiliki perpustakaan dengan ribuan gambar eksplisit seksual dan video anak-anak.

Pada konferensi pers yang mengumumkan penangkapan 71 orang itu, para pejabat menunjukkanalat-alat yang digunakan oleh para tersangka untuk memperoleh bahan-bahan terlarang itu.

Di atas meja panjang ada 22 hard drive, 5 komputer tablet, 7 disc, 4 SD card dan satu laptop sebagai bukti pelanggaran itu. Sebuah peta besar dengan titik-titik merah menunjukkan bahwa para tersangka berasal dari seluruh negara bagian New York dan sebagian dari New Jersey.

Sebuah papan poster menampilkan foto-foto, nama-nama dan pekerjaan dari lima orang yang ditangkap sebagai bagian dari operasi: Brian Fanelli, mantan kepala polisi; Samuel Waldman, seorang rabbi; Yong Wu, seorang perwira polisi; Jonathan Silber, pemimpin pramuka dan pelatih bisbol Little League, dan Aaron Young, paramedis.

Pada konferensi pers, James Hayes, Kepala

Kantor U.S. Immigration and CustomsEnforcement’s Homeland Security Investigations New York mengatakan, para pejabat yakin akan ada lebih banyak tuduhan terhadap 71 orang yang ditangkap itu dan mungkin lebih banyak penangkapan.
“Para terdakwa ini berasal dari semua lapisan masyarakat, “kata Hayes. “Banyak dari terdakwa dari mereka orang yang berpendidikan dan sukses.”

Tak satu pun dari para korban dalam gambar-gambar itu yang ditemukan pada komputer yang telah diperiksa, kata Hayes.

Perluasan Operasi “Dark Web”, di mana para pedofil menyembunyikan diri dengan menggunakan website yang mengenkripsi informasi identitas komputer mereka, telah memicu ledakan pornografi anak.

“Kecilnya volume dari orang yang sudah dikonfirmasi dan dicurigai terlibat dalam eksploitasi seksual terhadap anak-anak…mengejutkan dan latar belakang profesional dari banyak terdakwa adalah mengkawatirkan. Kita tidak bisa lagi menganggap bahwa satu-satunya orang yang akan memangsa anak-anak adalah para pengangguran, ” kata Hayes. “Jelas, kegiatan kriminal ini telah mencapai proporsi epidemi.”

Dia mengatakan pengumuman atas penangkapan 71 orang itu seharusnya mengirimkan pesan kepada para predator: “Bahwa mereka akan dikenali dan ditemukan.”

Pornografi anak mendorong orang untuk memperdagangkan gambar-gambar dan video-video seperti kartu bisbol. Semakin bagus gambarnya, semakin laku mereka memperdagangkannya. Hal ini mengarahkanpara penyidik ​​untuk kasus-kasus rumit di mana satu terdakwa mengarahkan ke yang lain lalu mengarahkan ke orang-orang yang lain lagi.

Jaksa Wilayah Queens, Richard Brown, menekankan bahwa anak-anak yang digambarkan dalam gambar-gambar porno itu menjadi korban dalam kejahatan serius.

“Mereka adalah anak-anak yang sebenarnya terlibat dalam tindakan tercela,” kata Brown. “Setiap kali gambar dilihat, diperdagangkan, dicetak, atau di-download, anak-anak dalam gambar itu menjadi korban lagi.”

Jaksa Brooklyn, Kenneth Thompson, mengatakan, “Kasus ini menggarisbawahi pentingnya inisiatif pengawasan internet oleh para penegak hukum untuk melindungi anak-anak dari predator seksual.”

Kasus ini dimulai dengan penangkapan seorang kepala polisi dan seorang rabbi yang telah menggunakan program berbagi file ‘peer-to-peer’untuk bertukar gambar, kata Hayes.

Dia mengatakan penyelidikan dimulai karena para pejabat, setelah melakukan beberapa penangkapan pornografi anak, menjadi prihatin tentang jumlah orang di wilayah New York yang aktif mencari gambar seksual anak-anak.

“Investigasi kami menunjukkan bahwa pada suatu titik tertentu ada sebanyak 3.000 pengguna internet yang mencari gambar-gambar porno anak-anak pada berbagai jaringan ‘peer-to-peer’, ” kata Hayes.

Hayes mengatakan para penyidik ​​melanjutkan penyelidikan pada situs jaringan ‘peer-to-peer’ dan berpura-pura menjadi pengguna yang mencari gambar dan video. Mereka masuk dengan menggunakan istilah pencarian seperti, “real child rape,” “mom daugther family sex,” dan “3-year-old gets it very imaginable.”

Pada bulan Januari, para penyelidik menangkap Fanelli, seorang mantan kepala polisi dari pinggiran kota Mount Pleasant, NY. Dia dinyatakan tidak bersalah minggu ini atas tuduhan federal untuk secara sadar menerima dan mendistribusikan materi pornografi anak.

Dokumen pengadilan menyatakan bahwa Fanelli, 54 tahun, mengatakan kepada para penyelidik bahwa dia mengajarkan kelas tentang kesadaran pelecehan seksual bagi siswa sekolah dasar dan menengah. Dia mengatakan dia mulai melihat pornografi anak sebagai bahan penelitian untuk kelas dan hal itu berkembang menjadi “kepentingan pribadi.” Dokumen pengadilan mengatakan dua komputernya memiliki 126 gambar video dan file foto dari anak-anak berumur 7 tahun yang terlibat dalam tindakan seksual dengan anak-anak lain dan orang dewasa.

Para penyidik ​​mengatakan mereka menangkap Fanelli dengan menggunakan perangkat lunak yang tersedia hanya untuk penegakan hukum yang mengidentifikasi alamat IP dari komputer yang telah mengunduh file yang diketahui mengandung pornografi anak. Para agen menggunakan perangkat lunak itu untuk mencocokkan Fanelli ke komputer yang berbagi gambar seksual anak-anak.

Dua bulan kemudian, agen HSI menangkap Waldman, 52 tahun, seorang rabbi Yahudi dari Brooklyn dan instruktur studi pada sekolah seminari para gadis. Rabbi memberikan pendidikan home schoolingbagi anak-anaknya dan lain-lain. Dokumen pengadilan menunjukkan para penyidik menemukan setidaknya tiga video pada komputer Waldman itu.

Mengingat posisi kepercayaan publik yang dipegang oleh Fanelli dan Waldman, para pejabat federal mengatakan para penyelidik berusaha keras melakukan penyelidikan atas pornografi lainnya terhadap orang-orang yang mungkin telah berhubungan dengan masalah ini.

Serangkaian penangkapan dilakukan pada bulan April dan Mei, beberapa di antaranya adalah para terdakwa dengan posisi tinggi di masyarakat, kata para pejabat federal.

Penangkapan itu termasuk Kenneth Gardner, seorang perawat terdaftar di Westchester County Medical Center dan Eduardo Salcedo Urzola, seorang pengasuh.

Tentu mengejutkan untuk menemukan bukti bahwa seorang wanita membuat video cabul anak laki-lakinya, kata Hayes.

“Sangat langka bagi kami untuk mengidentifikasi wanita yang terlibat dalam jenis kejahatan ini, ” katanya.

Secara total, para penyelidik menangkap orang-orang dari kelima wilayah dan pinggiran kota sekitarnya di utara kota, di Long Island dan New Jersey.

Mereka yang ditangkap berusia antara 20 tahun hingga 60 tahun. Mereka memperdagangkan foto anak-anak dari mulai usia 2 tahun.

Sebagian lain menghadapi tuduhan federal dan tuduhan lain-lain dari negara. Hayes mengatakan para pejabat dalam beberapa kasus memutuskan untuk bermitra dengan departemen polisi setempat untuk memastikan bahwa para tersangka akan ditangkap dan didakwa secepat mungkin.

Para agen masih memeriksa komputer dan perangkat lain sebagai bukti—suatutugas berat yang dapat mengakibatkan penangkapan lebih banyak orang, kata HSI. Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi akan mereview gambar-gambar itu untuk mencoba mengidentifikasi anak-anak itu dengan menggunakan database para korban yang sudah diketahui. (rz/usatoday.com, 21/5/2014)

Source: http://hizbut-tahrir.or.id/2014/05/24/kepala-polisi-dan-rabbi-di-antara-71-orang-yang-ditangkap-dalam-kasus-pornografi-anak-di-new-york/

Category: berita

0 52

Oleh : Ahmad Fatih ( Juru Bicara JAT )

Beberapa hari belakangan media Islam mengangkat berita tentang kerjasama yang dilakukan oleh Ansyad Mbai selaku Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan Bagir Manan selaku ketua Dewan Pers tentang bagaimana menangani pemberitaan terorisme. Mbai mengatakan kelompok teroris menggunakan berbagai media sebagai corong teroris mulai dari media sosial hingga media online. “Sedang kita tidak dapat berbuat apa-apa,” ujarnya seperti dilansir situs hukumonline.com 15 April 2014 kemarin.

Melalui MOU ini setidaknya Ansyad Mbai selaku ketua BNPT ingin mengarahkan pemberitaan semua media terkait terorisme sesuai dengan versi yang ada di BNPT dan dituangkan melalui peraturan yang ada dalam Dewan Pers. Hal ini jelas terlihat dari 2 pasal yang tercantum dalam nota kesepakatan tersebut.

Dalam Pasal 2 nota kesepahaman, BNPT dan Dewan Pers berperan aktif dalam proses penanggulangan terorisme. Kedua belah pihak pun menyusun pedoman pemberitaan penanggulangan terorisme sesuai kode etik jurnalistik. Sedangkan dalam Pasal 3 menyatakan, BNPT bertugas dan bertanggungjawab menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelatihan pemberitaan penangulangan terorisme melalui media massa. Penyusunan pedoman pemberitaan media massa terkait penangulangan terorisme dilakukan bersama.

MOU dan kerjasama seperti ini jelas berbahaya karena mengarahkan pemberitaan terkait terorisme hanya dari satu sumber dan satu versi yaitu versi yang disusun dan direncanakan oleh BNPT selaku pemegang hak siar terkait kasus terorisme. Dan apa yang dilakukan oleh dewan pers ini jelas melanggar peraturan dan statuta dewan pers itu sendiri.

Dalam statuta Dewan Pers yang merupakan rule (aturan) Dewan Pers dalam melaksanakan mekanisme kerjanya di gambarkan .

Bab. I. Tentang nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1 menyebutkan: “Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers” .

Kerja sama dengan BNPT ini jelas menandakan bahwa Dewan Pers sebagai lembaga yang tidak independen karena mereka melakukan kerjasama terkait pemberitaan terorisme hanya dari satu sumber dan bukan dari beberapa sumber.

Bab. III. Tentang Fungsi dan Tugas.

Pasal 5 menyatakan bahwa salah satu fungsi dan tugas Dewan Pers adalah :

  • melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain
  • Sehingga kerjasama Dewan Pers dengan BNPT ini menggambarkan bahwa BNPT sudah mencampuri urusan pemberitaan terkait dengan kasus terorisme, dan kemerdekaan pers dalam memberitakan kasus terorisme ini akan terganjal dengan adanya MOU ini dan bukan mustahil kemerdekaan pers memberitakan terorisme yang berimbang akan tercabut.

    Bahkan kalau kita singgung lebih jauh terkait kerjasama BNPT dan Dewan Pers ini jelas tidak sesuai dengan apa yang selama ini menjadi pedoman kerja jurnalis dan insan media. Sembilan elemen jurnalis Bill Kovach, Pasal 28 UUD 1945 , dan Undang – undang No 40 tahun 1999 tentang Pers menjadi saksi bisu yang membenarkan kerjasama Dewan Pers dengan BNPT.

    Sembilan elemen Jurnalis yang dilanggar oleh Dewan Pers Diantaranya :

  • Kewajiban utama jurnalisme adalah pencarian kebenaran.
  • Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi.
  • Jurnalis harus menjaga independensi dari objek liputannya
  • Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan.
  • Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi.
  • Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional
  • Dan Seterusnya
  • Maka apakah insan media dan para jurnalis akan tinggal diam ketika kebebasan mereka untuk memberitakan kasus terorisme yang adil dan berimbang sesuai dengan fakta dan kebenaran akan dipertaruhkan dengan adanya MOU ini ?

    Dan pertanyaan berikutnya apakah Dewan Pers sekarang ini sudah tersandera? Tersandera dengan kepentingan politik penguasa melalui BNPT dan kepentingan politik uang yang menggiurkan. Kalau kemarin baru hadir satu media yang menjadi rekan kerja BNPT dalam menyiarkan langsung kasus terorisme maka bukan mustahil besok banyak media yang menyiarkan kasus terorisme ini secara tidak adil melalui aturan kerjasama BNPT dan Dewan Pers ini.

    Sebuah MOU yang merupakan kejahatan dalam dunia pers. Kejahatan melalui undang – undang. Wallahu A’lam. (red/)

    Source: http://mediaumat.com/headline-news/5408-akankah-dewan-pers-tersandera-.html

    0 73
    Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, menandatangani Nota Kesepahaman antarkedua lembaga di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa, 15 April 2014.

    Oleh :Ahmad Fatih ( Juru Bicara JAT )

    (Arrahmah.com) – Beberapa hari belakangan media Islam mengangkat berita tentang kerjasama yang dilakukan oleh Ansyad Mbai selaku Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan Bagir Manan selaku ketua Dewan Pers tentang bagaimana menangani pemberitaan terorisme. Mbai mengatakan kelompok teroris menggunakan berbagai media sebagai corong teroris mulai dari media sosial hingga media online. “Sedang kita tidak dapat berbuat apa-apa,” ujarnya seperti dilansir situs hukumonline.com15 April 2014 kemarin.

    Melalui MOU ini setidaknya Ansyad Mbai selaku ketua BNPT ingin mengarahkan pemberitaan semua media terkait terorisme sesuai dengan versi yang ada di BNPT dan dituangkan melalui peraturan yang ada dalam Dewan Pers. Hal ini jelas terlihat dari 2 pasal yang tercantum dalam nota kesepakatan tersebut.

    Dalam Pasal 2 nota kesepahaman, BNPT dan Dewan Pers berperan aktif dalam proses penanggulangan terorisme. Kedua belah pihak pun menyusun pedoman pemberitaan penanggulangan terorisme sesuai kode etik jurnalistik. Sedangkan dalam Pasal 3 menyatakan, BNPT bertugas dan bertanggungjawab menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelatihan pemberitaan penangulangan terorisme melalui media massa. Penyusunan pedoman pemberitaan media massa terkait penangulangan terorisme dilakukan bersama.

    MOU dan kerjasama seperti ini jelas berbahaya karena mengarahkan pemberitaan terkait terorisme hanya dari satu sumber dan satu versi yaitu versi yang disusun dan direncanakan oleh BNPT selaku pemegang hak siar terkait kasus terorisme. Dan apa yang dilakukan oleh dewan pers ini jelas melanggar peraturan dan statuta dewan pers itu sendiri.

    Dalam statuta Dewan Pers yang merupakan rule (aturan) Dewan Pers dalam melaksanakan mekanisme kerjanya di gambarkan.

    Bab.I.Tentang nama dan tempat kedudukan.

    Pasal 1 menyebutkan:”Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers”.

    Kerja sama dengan BNPT ini jelas menandakan bahwa Dewan Pers sebagai lembaga yang tidak independen karena mereka melakukan kerjasama terkait pemberitaan terorisme hanya dari satu sumber dan bukan dari beberapa sumber.

    Bab. III.Tentang Fungsi dan Tugas.

    Pasal 5 menyatakan bahwa salah satu fungsi dan tugas Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

    Sehingga kerjasama Dewan Pers dengan BNPT ini menggambarkan bahwa BNPT sudah mencampuri urusan pemberitaan terkait dengan kasus terorisme, dan kemerdekaan pers dalam memberitakan kasus terorisme ini akan terganjal dengan adanya MOU ini dan bukan mustahil kemerdekaan pers memberitakan terorisme yang berimbang akan tercabut.

    Bahkan kalau kita singgung lebih jauh terkait kerjasama BNPT dan Dewan Pers ini jelas tidak sesuai dengan apa yang selama ini menjadi pedoman kerja jurnalis dan insan media. Sembilan elemen jurnalis Bill Kovach, Pasal 28 UUD 1945 , dan Undang – undang No 40 tahun 1999 tentang Pers menjadi saksi bisu yang membenarkan kerjasama Dewan Pers dengan BNPT.

    Sembilan elemen jurnalis yang dilanggar oleh Dewan Pers diantaranya :

  • Kewajiban utama jurnalisme adalah pencarian kebenaran.
  • Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi.
  • Jurnalis harus menjaga independensi dari objek liputannya
  • Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan.
  • Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi.
  • Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional
  • Dan Seterusnya
  • Maka apakah insan media dan para jurnalis akan tinggal diam ketika kebebasan mereka untuk memberitakan kasus terorisme yang adil dan berimbang sesuai dengan fakta dan kebenaran akan dipertaruhkan dengan adanya MOU ini?

    Dan pertanyaan berikutnya apakah Dewan Pers sekarang ini sudah tersandera?Tersandera dengan kepentingan politik penguasa melalui BNPT dan kepentingan politik uang yang menggiurkan. Kalau kemarin baru hadir satu media yang menjadi rekan kerja BNPT dalam menyiarkan langsung kasus terorisme maka bukan mustahil besok banyak media yang menyiarkan kasus terorisme ini secara tidak adil melalui aturan kerjasama BNPT dan Dewan Pers ini.

    Sebuah MOU yang merupakan kejahatan dalam dunia pers.Kejahatan melalui undang – undang. Wallahu A’lam.

    (azm/arrahmah.com)

    Source: http://www.arrahmah.com/news/2014/04/22/bnpt-hendak-arahkan-media-terkait-terorisme-akankah-dewan-pers-tersandera.html

    0 295

    Oleh: Pratma Julia Sunjandari (Lajnah Siyasi MHTI)

    Ada perbedaan yang mendasar antara Islam dan Barat dalam cara pandang terhadap perempuan. Bila Islam selalu menjaga perempuan, demi mengamankan tugas masa depan dan menjaga harmoni kehidupan, yakni sebagai ibu generasi dan ratu rumah tangga. Barat justru berpaling dari posisi itu. Bercirikan pandangan kapitalis yang menempatkan keuntungan materi di atas segalanya, bagi Barat perempuan tak lebih hanya alat untuk mengumpulkan materi. Realitas membuktikan, Barat tak segan-segan mengeksploitasi perempuan, baik finansial ataupun tenaganya demi tujuan tersebut. Sisi humanis dan romantis yang acap melekat saat mereka memperlakukan perempuan, hanya sekedar cara untuk menyembunyikan tujuan itu.

    Ketamakan mereka pada harta, tercermin pada berbagai upaya yang mereka kemas dalam rancangan aksi yang seakan-akan meninggikan derajat perempuan. Termasuk program-program internasional yang melibatkan, bahkan mengikat banyak negara dalam selubung gerakan pemberdayaan perempuan. APEC Women menjadi salah satu contoh mutakhir gerakan pemberdayaan perempuan di Asia Pasifik. Sebagai salah satu ekonomi APEC –sebutan bagi negara anggota APEC-, Indonesia yang diwakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) mendapat giliran menjadi penyelenggara APEC – WEF (Asia-Pacific Economic Cooperation – Women and the Economic Forum) 2013 yang menjadi bagian perhelatan APEC 2013. Tema Women as Economic Drivers diangkat dan diselenggarakan selama 6 – 8 September 2013 di Hotel Westin, Nusa Dua – Bali. Lihat saja, tema yang digunakan amat lekat dengan ciri Kapitalisme dengan cara memanfaatkan perempuan.

    APEC : Sarana Eksploitasi Perempuan

    Pertumbuhan selalu menjadi fokus utama pembahasan ekonomi kapitalis. Kaum kapitalis berasumsi, gairah pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan produksi barang dan jasa. Akibatnya kesejahteraan akan membaik, dan pada akhirnya bakal mengentaskan kemiskinan. Karena itu mereka memanfaatkan segala cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk membuat forum khusus untuk perempuan.

    Keterlibatan perempuan dalam APEC mulai dipandang serius para petinggi ekonomi APEC saat pertemuan APEC November 2010 di Yokohama, Jepang. Pemimpin APEC mengakui bahwa potensi penuh dari perempuan untuk berkontribusi terhadap perekonomian daerah Asia-Pasifik belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, mereka akan bekerja sama untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keuangan, pendidikan, pelatihan, pekerjaan, teknologi, dan sistem kesehatan dengan mempromosikan kewirausahaan dan kepemimpinan yang lebih besar bagi perempuan dalam bisnis dan pemerintah. Untuk mewujudkannya, APEC berkolaborasi dengan jaringan perempuan dalam asosiasi bisnis dan organisasi internasional seperti Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women) PBB dan UN Women.

    Komitmen tersebut dikukuhkan dalam Deklarasi San Francisco yang diprakarsai saat KTT APEC yang diselenggarakan September 2011 di San Francisco. Saat itu Menteri Luar Negeri AS Hillary Rodham Clinton mencanangkan momen The Participation Age yang menyatakan keterlibatan perempuan sebagai sumber penting pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan penuh perempuan dan anak perempuan. Dibentuklah Policy Partnership on Women and the Economy (PPWE) sebagi organ APEC yang khusus membahas isu gender. Setahun kemudian dibentuk The Women and the Economy Forum (WEF) dalam KTT APEC di St. Petersburg, Rusia Juni 2012.

    Jargon Women as Economic Drivers sebenarnya telah disampaikan Melanne Verveer, mantan Duta Besar AS untuk Global Women’s Issues bersamaan dengan pencanangan The Participation Age. Setumpuk bukti dipakai Barat untuk melegalisasi alasan mereka ‘memperdaya’ perempuan lewat isu perempuan sebagai pengendali ekonomi. Di antaranya penelitian McKinsey –lembaga konsultan global AS- yang menyebutkan bahwa ketika perempuan memegang hampir 48 persen pekerjaan selama 40 tahun terakhir, mampu menyumbang seperempat dari PDB AS. Dengan kata lain , tiga setengah triliun dolar dihasilkan oleh peningkatan partisipasi perempuan dalam perekonomian. Keuntungan ini lebih besar dari PDB Jerman dan lebih dari setengah dari PDB dari Cina dan Jepang.

    Cathy Russell, Duta Besar Amerika Serikat saat ini untuk Global Women’s Issues menggulangi pernyataan serupa dalam APEC Women and The Economic Forum 2013 6 September 2013 lalu di Nusa Dua, Bali. Russel memaparkan bahwa penelitian membuktikan ketika perempuan berpartisipasi secara ekonomi, baik sebagai pekerja atau pengusaha- ekonomi akan tumbuh dan kemiskinan akan berkurang. Karena, perempuan biasa menginvestasikan pendapatan mereka untuk meningkatkan standar hidup anak-anak mereka dalam pendidikan dan kesehatan. Data Boston Consulting Group menunjukkan bahwa perempuan menabung lebih banyak dari laki-laki. Fakta di 20 negara semi- industri menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan poin persentase dalam pendapatan rumah tangga yang dihasilkan oleh seorang perempuan, agregat tabungan domestik meningkat dengan sekitar 15 persen.

    Mengingat potensi keuntungan yang mampu diberikan perempuan, Barat membutuhkan transformasi fundamental dengan menghilangkan norma-norma sosial dan hambatan pasar yang mencegah partisipasi penuh perempuan dalam perekonomian. Karena itulah APEC WEF 2013 diselenggarakan bersamaan dengan APEC Small Medium Enterprises Working Group/SMEWG (Kelompok Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM APEC), dan dihadiri oleh 20 ekonomi APEC dan 4 organisasi pengamat. Masing-masing delegasi dipimpin seorang pejabat tinggi setingkat menteri yang bertanggung jawab untuk spektrum yang luas dari masalah kebijakan ekonomi yang responsif gender. Dua hal penting yang terangkum pada pertemuan itu adalah promosi budaya kewirausahaan dan peningkatan akses keuangan.

    Yang harus digarisbawahi adalah, apakah memang benar, pelibatan perempuan secara penuh dalm APEC memang hanya demi kepentingan mereka dan anak-anaknya? Sedangkan kalangan kritis senantiasa menganggap bahwa APEC adalah alat imperialisme negara industri besar di bawah arahan AS, untuk menjarah pasar Asia Pasifik yang mengendalikan hampir 70 persen pangsa pasar dunia. Bahkan Dr. Arim Nasim, Ketua Lajnah Mashlahiyah DPP HTI, menjabarkan akronim APEC sebagai ‘Alat Penjajahan Ekonomi Capitalis’. Sejarah membuktikan, Barat tidak pernah tulus memperlakukan perempuan. Justru semua bukti tentang potensi perempuan dijadikan motivasi untuk memanfaatkan (baca: mengeksploitasi) mereka habis-habisan. Demikian pula dalam forum APEC. Petinggi-petinggi APEC yang berisikan oknum pemerintahan dan pemilik korporasi raksasa hanya menjadikan perempuan sebagai obyek eksploitasi, baik fisik maupun finansial.

    Eksploitasi Finansial

    Membahas bahaya APEC terhadap perempuan tidak dapat dipisahkan dengan membahas APEC secara umum. Tiga prioritas APEC 2013 adalah mewujudkan hasil-hasil pertemuan APEC di Bogor tahun 1994 (attaining the Bogor Goals), mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata (achieving sustainable and equitable growth, and connectivity), serta memperkuat konektivitas (promoting connectivity).

    Agenda Bogor Goals sebenarnya adalah pengokohan perdagangan bebas melalui liberalisasi dan fasilitasi perdagangan, serta investasi yang didukung kerja sama ekonomi dan teknis seperti yang tertuang dalam APEC Bogor Declaration tahun 1994. Artinya negara-negara anggota APEC yang memiliki basis ekonomi kuat seperti AS, Australia, Kanada, Selandia Baru, Jepang, China, Korea Selatan makin mudah mendapatkan pasar untuk produknya melalui liberalisasi aturan perdagangan produk pertanian/non pertanian dan jasa melalui penghapusan hambatan tarif dan non tarif. Sedangkan negara-negara yang lemah basis ekonominya, seperti Indonesia, Chili, Peru, Papua New Guinea, tidak akan mampu menjual produknya sebanyak negara-negara kuat karena tidak semua kriteria layak ekspor bisa mereka penuhi. Intinya, mekanisme perdagangan bebas adalah persaingan yang tidak fair. Ustadz Ismail Yusanto (Juru Bicara HTI), menganalogikan hal itu sebagai pertandingan tinju tanpa kelas: negara kuat yang berkualifikasi ‘kelas berat’ akan menghajar habis negara lemah yang berkualifikasi ‘kelas bulu’.

    Mari kita lihat kasus-kasus yang terjadi di lapang. Awal September 2013, kembali kedelai menjadi masalah nasional Indonesia. Harga kedelai berhasil menembus kisaran angka Rp 9.500,00 – 10.000,00 bersamaan dengan menguatnya dollar AS atas rupiah. Akibatnya, para produsen tahu dan tempe meluapkan kemarahan dengan aksi mogok produksi. Ketergantungan Indonesia pada impor kedelai diakui Menteri Pertanian Suswono, yang menyebutkan dua pertiga dari 2,5 juta ton kedelai Indonesia dicukupi dari impor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Amerika Serikat adalah negara importir terbesar untuk komoditas kedelai. Impor kedelai Indonesia pada periode Januari sampai Agustus 2013 mencapai 1 juta ton dengan nilai impor mencapai USD 414 juta. Bayangkan, betapa besar keuntungan yang diperoleh AS dari pasar kedelai Indonesia, apalagi kedelai termasuk komoditas yang mendapatkan penghapusan bea masuk 0%. Sedangkan Indonesia dengan 10 ribu lebih perajin tahu dan tempe yang notabene termasuk industri kecil dan menengah hanya menjadi konsumen yang tak berdaya dengan permainan pasar. Fatalnya, pemerintah lebih tunduk pada kesepakatan dagang daripada mengamankan industri rakyat.

    Demikian pula perdagangan produk dairy (susu sapi) yang akan diolah menjadi mentega, yoghurt, es krim, keju, susu kental manis, susu bubuk dan lain-lain. Produksi susu petani lokal baru bisa memenuhi sekitar 20 persen dari total kebutuhan domestik. Wajar jika nilai impor Selandia Baru, Australia dan Eropa ke Indonesia mencapai US$700 juta atau Rp 6,3 triliun. Selandia Baru memiliki industri dairy yang modern dan mutakhir seperti Kraft Foods di Ringwood, Melbourne yang telah memfokuskan perhatiannya pada pangsa pasar pangan di Asia. Adapula perusahaan konglomerat Australia, Murray Goulburn dengan investasi sebesar AUD $120 juta untuk membangun dua perusahaan pemrosesan susu di New South Wales dan Victoria. Bayangkan keuntungan yang diperoleh pemerintah dan perusahaan besar Selandia Baru dan Australia terhadap pasar Indonesia saja. Sedangkan Indonesia, sekali lagi hanya menjadi pasar. Apalagi banyak UMKM yang dimiliki perempuan, seperti bisnis makanan, tergantung pada hasil produk susu.

    Dalam hal ini, gerakan UMKM yang menjadi salah satu fokus APEC WEF 2013 hanya dibutuhkan sebagai pasar produk korporasi besar. Dalih mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keadilan dan kesetaraan (achieving sustainable growth with equity) di antara ekonomi anggota APEC melalui peningkatan daya saing global UKM, hanyalah pemanis semata. Perempuan yang dianggap belum mendapatkan kesetaraan akan diberikan pelatihan dan pendampingan dalam literasi keuangan dan ICT (Information Communications Tecnology) dengan melibatkan pihak swasta. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong langkah strategis peran perempuan dan anak Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Sejak Juli 2013, OJK dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menandatangni nota kesepemahaman tentang peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bagi perempuan dan anak.

    Pada Agustus 2013 lalu Prudential Indonesia bekerja sama dengan berbagai mitra mengadakan lokakarya literasi keuangan bagi para perempuan dan pengusaha kecil di berbagai kota di Indonesia. Untuk menyelenggarakan program itu Prudential menginvestasikan dana sebesar US$ 10 juta atau Rp 100 miliar untuk jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Dengan memiliki kemampuan literasi keuangan, perempuan akan cerdas dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, memanfaatkan kredit, asuransi, tabungan dan investasi. Sehingga peluang mencapai kebebasan keuangan pun akan semakin besar. Merekalah yang akan menjadi pasar potensial bagi produk barang dan jasa keuangan yang dikeluarkan korporasi raksasa milik asing seperti Prudential. Apalagi dalam pertemuan ketiga Asosiasi Inter Bank China-ASEAN (China-ASEAN Inter-Bank Association/CAIBA) di Beijing 16-17 Oktober 2013, perbankan negara-negara ASEAN dan Cina sepakat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai sektor keuangan, utamanya dalam bidang investasi dan perdagangan.

    Indosat juga mengambil peran melalui berbagai program dukungan ICT untuk perempuan dalam berbagai layanan telekomunikasi. Presiden Direktur dan CEO Indosat Alexander Rusli telah menandatangani MOU dengan Bank BTPN untuk memberikan kemudahan pembayaran melalui layanan seluler (Dompetku) bagi segmen perempuan. Kemampuan ICT diperlukan bagi perempuan untuk berhubungan dengan penyedia kebutuhan UMKM-nya, bukan memberi peluang bagi mereka untuk ekspansi pasar lalu tumbuh menjadi korporasi besar. Menurut sebuah sumber di Kementrian Koperasi dan UMKM, pemerintah hanya memperhatikan pengusaha mikro saja. Itupun hanya memfasilitasi penyelenggaraan pameran. Sedangkan pencarian pasar, diserahkan pada pengunjung/ importir yang langsung mendatangi lokasi pameran.

    Jika demikian, dimanakah kesetaraan itu? Bagaimana usaha mikro yang nilai penjualannya di bawah Rp 50 juta/tahun harus bersaing dengan perusahaan besar yang nilai penjualannya puluhan hingga ratusan milyar? Bukan hanya UMKM milik perempuan, yang jumlahnya 60% dari total UMKM Indonesia- saja yang tidak kuat, namun semua jenis UMKM. Jadi sebenarnya, mereka hanya menjadi rantai kecil rantai bisnis raksasa, bahkan mereka hanya berposisi sebagi pembeli produk negara-negara kuat APEC. Perempuan dimobilisasi untuk memiliki UMKM -hingga Amerika Serikat yang pemerintahannya sempat shut down di pekan awal Oktober 2013 akan mengucurkan bantuan dana 80 ribu dolar AS kepada para pengusaha perempuan di kawasan Asia Pasifik (APEC)- untuk meningkatkan peran perempuan dalam dunia usaha. “Saya sangat senang mengumumkan bahwa kami akan menyediakan 80 ribu dolar AS untuk medukung ekspansi program kepada pengusaha perempuan dan pembina,“ kata Duta Besar AS untuk Urusan Wanita Global, Cathy Russell pada Forum Wanita dan Ekonomi APEC ke-3 di Bali, 6 September 2013.

    Tujuannya hanyalah menjadikan perempuan memiliki penghasilan sendiri, sehingga dia menjadi konsumen potensial bagi produk asing. Survei Boston Consulting Grup (BCG) menyimpulkan bahwa secara global perempuan akan mengontrol 15 triliun dolar untuk belanja pada tahun 2014. Dan pada tahun 2028, BCG mengatakan perempuan akan bertanggung jawab bagi dua-pertiga belanja konsumen di seluruh dunia. Survei ABAC (APEC Business Advisory Council) menyimpulkan, di Indonesia perempuan memegang 65 persen keputusan konsumsi sehingga sedikitnya 300 miliar dollar AS konsumsi diputuskan kaum perempuan. Di negara-negara maju, banyak barang yang dihasilkan sudah overproduksi. Namun karena krisis yang menimpa, pasar dalam negeri negara maju mengalami pelemahan daya beli. Untuk itulah diperlukan kemandirian finansial perempuan Indonesia agar mampu membeli apapun yang mereka tawarkan.

    Indonesia memang memiliki potensi pasar yang amat besar, termasuk di bidang kecantikan. Menurut data dari riset pemasaran EuroMonitor International, tingkat pertumbuhan industri kecantikan di Indonesia rata-rata 12 persen. Di tahun 2014, pertumbuhannya diprediksi mencapai 20 persen. Karena itu penyelenggaraan pameran CosmoBeaute 17-19 Oktober 2013 diikuti sebanyak 220 perusahaan dan lebih dari 600 brand kecantikan hadir memamerkan produk dan serta teknologi terbaru mereka. Mayoritas yang mengisi pameran, sekitar 70 persen berasal dari brand-brand luar negeri. Para pengunjung yang datang pun berasal dari pemilik salon kecantikan dan spa, salon rambut dan kuku, para importir, hotel, sekolah kecantikan, department store, yang bisa jadi didominasi perempuan. Inilah upaya untuk menjadikan perempuan sebagai pelaku bisnis dan menyasar industri gaya hidup yang dipromosikan lewat ajang kompetisi kecantikan.

    Realitas itu juga makin membuktikan bahwa Indonesia hanya menjadi pasar produk asing, karena produk lokal Indonesia bukan menjadi jualan utama pameran tersebut. Apalagi publik Indonesia, khususnya kelas menengah perkotaan, terdidik oleh media untuk lebih merasa bergengsi jika menjadi konsumen barang impor. Sungguh malang, pemerintah Indonesia tidak sanggup menjadi tuan rumah untuk produk buatan rakyatnya sendiri. Sedangkan perempuan, hanya menjadi korban sindikasi bisnis dengan memanfaatkan sisi keperempuanannya saja. Jadi, bagaimana UMKM mau menjadi pemain utama bisnis?

    Selain itu, untuk pengembangan usahanya, perempuan membutuhkan kredit. Karena itu Komnas Perempuan menginginkan pemerintah mengamandemen pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan perempuan sebagai pihak yang tidak cakap melakukan perjanjian, termasuk membuat perjanjian kredit dengan Bank. Mereka ingin pemerintah segera mewujudkan pasal 13 UU nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang menyatakan persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya hak atas pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit permodalan. Sekali lagi kucuran kredit perbankan itu bukan untuk memfasilitasi perempuan menjadi pengusaha besar, namun sebagai peluang nasabah dari 49 persen masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan. Dari sisi usaha mikro, kecil, dan menengah yang jumlahnya di Indonesia sekitar 52 juta orang, masih banyak yang belum bersentuhan dengan institusi keuangan bank. Apalagi Bank Indonesia sudah menerbitkan aturan agar setiap bank di Indonesia harus menyediakan porsi 20 persen dari kreditnya untuk sektor UMKM pada tahun 2018. Siapa yang menangguk untung? Jelas pemain bisnis perbankan, yang 10 dari bank terbesar di Indonesia 6 di antaranya dimiliki pemodal asing seperti BCA (Mauritius), CIMB Niaga (Malaysia), Danamon (Singapura), Panin (Australia), Permata (Inggris), BII (Malaysia), sisanya adalah bank plat merah.

    Eksploitasi Tenaga Kerja

    Kesepakatan lain dalam penerapan pasar bebas yang menjadi tujuan pertemuan APEC di Bogor 1994 (Bogor Goals) adalah liberalisasi. Liberalisasi perdagangan itu dilakukan melalui penurunan hambatan-hambatan dagang, peningkatan investasi, peningkatan arus barang, jasa, modal, dan manusia secara bebas dan konsisten. Hal itu dikuatkan melalui prioritas APEC 2013 yang ketiga yakni meningkatkan konektivitas (promoting connectivity). Perbaikan konektivitas di kawasan Asia Pasifik meliputi konektivitas fisik infrastuktur, konektivitas (perbaikan) institusi dan ataupun hal-hal yang diperkirakan memperlancar hubungan antar penduduk (people to people).

    Semuanya jelas merugikan Indonesia. Anggota APEC Business Advisory Council (ABAC), Heru Dewanto mengatakan Indonesia pada dasarnya belum siap untuk terjun ke dalam liberalisasi perdagangan. Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, misalnya, menyebutkan bahwa liberalisasi investasi dan perdagangan dalam kerangka APEC itu hanya akal-akalan pemerintah untuk mendapatkan dana segar dalam mengatasi defisit neraca transaksi berjalan. Menurutnya, APEC hanyalah motif utama pemerintahan SBY untuk mengatasi krisis, mendapatkan dana baru, pinjaman baru untuk mengatasi defisit, yang dibungkus dalam proyek-proyek ekonomi.

    Proyek-proyek ekonomi ini menjadi bagian penting bagi pengusaha dari negara kuat untuk menanamkan investasinya, sekaligus mengokohkan cengkeraman bisnisnya di Indonesia. Pada pertemuan pejabat senior (SOM) II APEC di Surabaya 15 April 2013, Ketua SOM Indonesia Yuri O. Thamrin menyebutkan bahwa tahun 2010-2020, wilayah Asia Pasifik diperkirakan akan membelanjakan kisaran 8 triliun dolar untuk berbagai proyek infrastuktur seperti energi, transportasi, komunikasi dan lainnya. “Saya tahu persis ada banyak sekali sumber dana pembiayaan di Asia Pasifik yang nganggur dan terus menunggu proyek-proyek yang layak dibiayai,” tegas Khamran Khan, wakil World Bank.

    Apalagi APEC Bali ditargetkan untuk menghasilkan dokumen visioner yang menentukan wajah APEC pada 2030, seperti yang disampaikan Wakil Menlu Wardana saat konferensi pers 3 Oktober 2013 menjelang acara puncak APEC. Penyusunan dokumen visioner yang mengarah pada APEC 2030 itu adalah promosi tentang pembangunan infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, pelabuhan dan bandara. Tentu saja yang mampu bermain dalam bisnis padat modal ini hanyalah korporasi asing. Dalih yang dikemukakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur demi meratakan pembangunan ke wilayah-wilayah terpencil Indonesia hanya omong kosong belaka. Dukungan infrastruktur itu justru di masa depan akan memuluskan pemasaran produk barang dan jasa dari pemain kuat juga.

    Lalu dimana posisi rakyat, termasuk para perempuan dalam pusaran modal pebisnis global? Mereka hanya memperoleh remah-remah kue raksasa yang diperebutkan pemodal asing. Bukannya melindungi rakyatnya, Pemerintah malah justru memberikan karpet merah demi memuluskan tujuan itu. Seperti pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) sebagai kawasan transmigrasi di perbatasan yang diprogramkan Kemenakertrans. Salah satu contoh kawasan transmigrasi itu adalah Salor, sebuah KTM yang di berada di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

    Kawasan KTM Salor dibangun sejak tahun 2009 dengan luas wilayah sekitar 96.340 Ha, yang terdiri dari areal pembangunan dan pengembangan permukiman seluas 36.500 Ha dan areal untuk pengembangan investasi perkebunan seluas